 |
| Delegasi AGTT bertemu langsung dengan DPD RI sampaikan aspirasi tutup TPL | Dok. Bona Pasogit |
Seputar, Bona Pasogit
Para delegasi Aliansi GERAK Tutup TPL (AGTT) bertemu langsung dengan Dewan Perwakilan Daerah- Republik Indonesia (DPD-RI), Rabu (8/9/1/2021) di ruang rapat Pimpinan DPD RI untuk menyampaikan aspirasi terkait TPL yang disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamuddin.
Informasi Lain : Hati-hati, Jalan Nasional Tele Samosir Amblas
Melalui rilis yang disampaikan, Kamis (9/9/2021), adapun Aliansi Gerak Tutup TPL yang turut hadir:
Laurensius Manurung (Ketau Umum Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba/YPPKDT), Maruap Siahaan (Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba/YPDT), Eliakim Sitorus (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM), Abdon Nababan (Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN), Darman Siahaan (Ketua Umum Naposo Batak Jabodetabek/Nabaja), Ronsen Pasaribu (Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia/FBBI), Pendeta Faber Manurung, Martin Sirait (Ketua Umum Forum Bonapasogit), Tommy Sihombing, dan Domu D. Ambarita (wartawan senior).
Kehadiran delegasi turut disambut, pihak DPD RI, Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), Badikenita Sitepu (Anggota, Dapil Sumatera Utara), dan Asyera Respati A. Wundalero (Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik).
Proses penyampaian aspirasi dan dialog difasilitasi oleh Laurensius Manurung (Aliansi GERAK Tutup TPL) dan Bustami Zainudin (DPD RI).
Informasi Lain : 26 KK di Samosir Kembali Terima Bantuan Bedah Rumah APBD 2021
Pada pertemuan, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin, mantan Gubernur Bengkulu, dan mempersilahkan semua anggota delegasi menyampaikan berbagai permasalahan atas beroperasinya PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang kemudian berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) sejak terbitnya izin dari BKPM di tahun 1993 sampai saat ini.
Dalam pemaparannya, para anggota delegasi menjelaskan dampak buruk kehadiran IIU/TPL, yakni pencemaran, banjir dan longsor, perampasan tanah adat dan pelanggaran HAM yang masif, kerusakan ekologi, disintegrasi dan konflik sosial, serta kontribusi yang rendah untuk penerimaan negara.
Aliansi juga menekankan bahwa PT. IIU/TPL sejak awal sudah ditolak kehadirannya lewat banyak aksi massa besar-besaran dan terus berlangsung lebih dari 30 tahun.
Laurensius Manurung meminta agar DPD RI mendukung perjuangan rakyat Sumatera Utara untuk menutup TPL secara permanen.
"Kami berharap pimpinan DPD RI berkomunikasi dengan Presiden Jokowi agar menutup TPL dan mengembalikan tanah konsesi ke pemiliknya, baik yang komunal maupun keluarga/perseorangan," pintanya.
Setelah menyimak penyampaian dari aliansi, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar memberikan komentar spontan pertama dengan raut wajah sedih.
"Wahhh, saya seperti tidak percaya masih ada yang begini terjadi di negeri ini," ucap mantan Gubernur Bengkulu itu.
Ia menegaskan, masalah itu sangat serius dan akan ditindaklanjuti oleh lembaga yang dipimpinnya.
"Sebagai lembaga politik, DPD akan ikut menyuarakannya sebagai suara politik daerah. Itu sudah tugas kami," tegasnya.
Selanjutnya, beliau menjelaskan mekanisme yang tersedia di DPD untuk menindaklanjuti permasalahan daerah yang disampaikan.
"Kami akan check and rechek, cross-check semua masalah yang disampaikan, bila perlu dengan kunjungan lapangan. Kami juga punya kewenangan memanggil instansi-instansi yang terkait. Dari proses ini kami akan merumuskan rekomendasi ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan. Tugas ini ada di Komite II DPD yang Wakil Ketua juga hadir, pak Bustami, dipantau oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD. Ibu Asyera hadir juga disini. Beliau Wakil Ketua. Ibu Badikenita yang dapil Sumut juga ada," ujarnya.
Informasi Lain : Refleksi Semangat Dirgahayu Ke-76 RI
Menyambung pernyataan Wakil Ketua DPD, Bustami dari Komite II juga mendukung agar aspirasi itu ditindaklanlanjuti oleh DPD.
"Sudah cukuplah 38 tahun!," katanya.
Sementara itu, anggota DPD Sumut, Badikenita Sitepu menyatakan bahwa sejak dulu beliau sudah meyakini bahwa PT. IIU/TPL lebih banyak dampak negatifnya dari positifnya.
Beliau menegaskan bahwa kunci penutupan TPL ini ada tergantung persatuan di kalangan Orang Batak.
"Batak itu punya banyak sekali organisasi kemasyarakatan, banyak pengambil kebijakan. Kalau bersatu pasti tutup itu perusahaan," kata Badikenita Sitepu seraya mengajak agar aliansi juga bertemu dengan DPD Dapil Sumut.
(H Rey S)
KITA SERIUS, CORONA PUTUS.
NARKOBA DAN OBAT TERLARANG ADALAH RACUN MEMATIKAN.
MARI BERSAMA KITA SELAMATKAN GENERASI BANGSA INI DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG LAINNYA.
